Page 234 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 234
sokongan kebijakan dari kekuasaan, walaupun secara praktis seringkali
mereka tidak memerankannya secara langsung.
Pada akhirnya harus digaris-bawahi disini, betapapun lirih terdengar,
“Manifesto Penguasaan Tanah Negara” bukanlah perkara sepele. Manifesto
penguasaan tanah negara dalam realitasnya tidak harus dinyatakan
secara terbuka kepada publik! Sebagaimana digambarkan Scott (2000),
dalam “Senjatanya Orang-Orang Kalah”, para petambak, hampir tidak
memerlukan koordinasi atau perencanaan, menggunakan pemahaman
implisit serta jaringan informal, sering mengambil bentuk mengurus
sendiri dan mereka secara khas menghindari konfrontasi simbolis secara
langsung dengan penguasa. Dengan cara seperti itu kelas petambak
menyatakan kehadiran politisnya. Artinya, meski tidak didukung
legalitas kepemilikan tanah yang mampu memperkuat kedudukan
tanah bagi mereka, mengingat pemanfaatan sumberdaya agraria yang
mereka lakukan dianggap “ilegal” oleh otoritas yang berwenang. Namun
dengan “senjata” yang mereka pergunakan, masyarakat petambak lemah
ini, melakukan perlawanan kecil-kecilan setiap hari dengan penuh
kesabaran dan kehati-hatian, menggarap seperlunya tambak-tambak
yang dikuasainya, koordinasi tahu sama tahu, bersifat pura-pura (pura-
pura bodoh dan pura-pura memenuhi permohonan), melakukan operasi
sabotase, melarikan diri, bergosip menjatuhkan nama baik dan seterusnya,
yang menyatakan kehadiran politisnya.
Tindakan-tindakan perlawanan yang dilakukan secara perorangan,
diperkuat dengan budaya perlawanan rakyat dan diperbanyak ribuan kali
itulah yang pada akhirnya meneguhkan ‘batu karang’ kekuatan ekonomi
dan politik mereka. Secara tersirat, mereka seolah ingin mengatakan
bahwa tanah-tanah “ilegal” yang mereka kuasai, sejengkalpun tidak akan
“cuma-cuma” diserahkan pada siapapun! Sesuatu yang juga digarisbawahi
Soekarno (1945), ketika ikut merumuskan pendirian Republik Indonesia,
betapa “tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada dibawah
kakinya”!!
Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang 207
