Page 231 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

kapitalisme, dikarenakan ketidakmampuan negara itu untuk menciptakan
kapital”. Dalam hal ini, dengan memperkuat (legalitas) kedudukan tanah
yang dapat dikonversi menjadi modal kapital.
Tentu dalam konteks tersebut, tawaran solutifnya tidak harus
dengan memberikan legalitas kepemilikan area pertambakan melalui
penerbitan Sertifikat Hak Milik. Namun dengan semangat memberikan
legalitas kepastian berusaha, yang dapat diupayakan melalui penerbitan
HGU (Hak Guna Usaha) dengan batas waktu dan luasan penguasaan
tertentu melalui legalitas pelepasan dari Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Namun demikian, pelaksanaan program land reform
tidak seharusnya hanya mengenai redistribusi tanah negara, tanpa
menyentuh kepentingan kelas tuan tanah besar yang menurut Ghimire
(2001), seringkali mencengkram kelembagaan otoritatif lokal (pengadilan
hingga otoritas berwenang). Pemberian legalitas berusaha, dapat
dimaknai sebagai pelibatan secara aktif dari kelas tuan tanah (ponggawa)
dalam pendaftaran tanah-tanah yang dikuasainya secara formal, untuk
kemudian ditetapkan batas maksimum penguasaan yang diperkenankan
melalui penebitan HGU.
Alternatif lainnya, dengan mengusulkan sejumlah kawasan di
Delta Mahakam pada Menteri Kehutanan via Dinas Kehutanan
Kabupaten untuk ditetapkan sebagai kawasan Hutan Desa atau Hutan
Kemasyarakatan. Sebagaimana Keputusan Pemerintah No. 6/2007,
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan. Dimana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu ( IUPHHBK) yang diterbitkan dapat diusahakan secara komunal
(berkelompok melalui koperasi) sebagai “area hutan (mangrove) dengan
pemanfaatan silvofishery” selama 35 Tahun dan dapat diperpanjang
setelahnya. Dus selanjutnya, melalui RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) partisipatif, kawasan Delta Mahakam dapat dibagi sesuai zonasi
peruntukannya, ditunjang peraturan dan law enforcement yang ketat.
Pada waktu bersamaan upaya rehabilitasi dilakukan pada zona konservasi
(hutan mangrove) dan area pertambakan yang ditelantarkan.

204 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang