Page 228 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Realitas tersebut, beririsan dengan temuan Knight (1982), yang
menganggap daerah pedesaan telah menjadi bagian integral dari
sistem produksi kapitalisme – suatu penilaian yang juga digarisbawahi
oleh Geertz (1992). Dimana produksi pertanian di abad-19 dan ke-20
ditandai oleh bentuk bagi hasil, sewa tanah dan hubungan kerja upahan
antara pemilik tanah dan petani yang tidak mempunyai tanah dan itu
jauh dari penggambaran menghilangnya struktur prakapitalis. Malah
memperlihatkan pertumbuhan hubungan kapitalis yang merembes ke
semua jurusan dengan segala reaksinya ( Husken, 1998). Sesuai dengan
interpretasi Collier Dkk (1996), yang menyebut diferensiasi pertanian
dan kapitalisme di Jawa berjalan secara bersamaan. Dimana modernisasi
pertanian dibawah rezim Orde Baru telah mengakibatkan masyarakat
pedesaan di Jawa terbagi menjadi dua golongan, golongan pemilik
tanah komersial dan golongan massa pekerja penerima upah, hingga
membentuk hubungan produksi yang bersifat kapitalisme.
Dari sini menjadi jelas, betapa kapitalisme pertambakan tidak hanya
timbul sebagai akibat dari proses diferensiasi sosial yang terjadi dalam
masyarakatnya, serta pada upah kerja dan produksi komoditi. Namun juga
disatukan melalui bentuk produksi yang menghasilkan surplus (seperti;
bagi hasil, upeti untuk majikan dan pajak tanah) dengan produksi
kapitalisme untuk pasar. Artinya, kapitalisme memiliki banyak wajah.
Semangat prakapitalis yang dipertahankan melalui patronase dalam
hubungan produksi pada sektor perikanan budidaya yang menghasilkan
surplus dalam memenuhi kebutuhan pasar, merupakan wujud operasi
kapitalisme di aras lokal.

7.2 BERJALAN DALAM DIAM

Pembentukan ekonomi lokal di kawasan Delta Mahakam yang
digerakkan oleh kegiatan usaha pertambakan telah memberikan
pengaruh signifikan terhadap perubahan landscape ekologi lokal. Hal
ini dapat ditelusuri dari beberapa momentum penting berikut ini.
Pertama, proses kapitalisasi dalam kegiatan pertambakan telah memicu

Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang 201