Page 232 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Berbagai tawaran diatas diharapkan membuka ruang, bagi apa yang
dikatakan Bernstein (2008), sebagai keunggulan produktivitas dari
usaha tani (pertambakan) kapitalis skala besar yang dapat menciptakan
lapangan pekerjaan dan manfaat pendapatan lebih besar, terutama untuk
“kalangan termiskin dari penduduk miskin di pedesaan”, ketimbang
usaha pertambakan skala kecil. Sekaligus juga mengekang konsekuensi-
konsekuensi negatif dari program land reform bagi lapangan pekerjaan dan
kemiskinan, serta terutama bagi kelompok-kelompok terlemah di dalam
pasar tenaga kerja di pedesaan. Sesuatu yang juga digarisbawahi Lipton
(2009), bahwa kepemilikan tanah program redistributif dengan skala
lebih kecil seringkali lebih produktif daripada yang lebih besar. Memberi
kesempatan bagi para penggarap untuk memiliki akses pemanfaatan –
penguasaan, atas tanah-tanah yang digarapnya setidaknya dalam batas
minimal yang dianjurkan, dengan pengelolaan secara kolektif!
Hal itu diharapkan mengurangi efek dari tingginya tingkat kepadatan
hubungan yang tidak bisa memberi peluang bagi munculnya kerjasama
yang saling menguntungkan dan adil, sebagai hasil dari hubungan diadik
bersifat vertikal yang dikembangkan dalam kelembagaan patron-clients.
Mengantisipasi gejala peluruhan modal sosial pada komunitas petambak
di kawasan Delta Mahakam, akibat distrust, hilangnya togetherness,
reciprocity dan solidaritas yang tergantikan oleh hubungan ketergantungan
dan individualisme. Sebagaimana dikemukakan Bullen dan Onyx (1998),
bahwa semangat rasa percaya yang kuat, hubungan saling menguntungkan
dan sanksi-sanksi sosial informal yang efektif untuk mencegah ‘ free-rider’,
serta kebersamaan yang mewujud, dapat dikelola secara tak terbatas dan
berfungsi bagi keuntungan bagi semua anggota komunitas.
Kelima, kelangkaan sumberdaya alam dan resiko dari kegiatan
pertambakan yang dibangun diatas tanah-tanah negara telah memaksa
para petambak – ponggawa bersikap lebih protektif terhadap segala
kemungkinan yang dapat “mengganggu” kepentingan usaha yang
membutuhkan biaya operasional sangat besar tersebut. Salah satu
pilihan yang dianggap strategis adalah dengan melakukan koalisi
dengan kekuasaan yang dianggap mampu memberikan jaminan bagi

Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang 205