Page 227 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 227

serta cenderung menggunakan hukum-hukum lokal dan mengabaikan
            persyaratan legalitas formal seperti sertifikat. Hak-hak komunal lokal
            tersebut, dewasa ini tergilas oleh hukum nasional yang mensyaratkan
            adanya legalitas formal. Jika merujuk pada realitas yang ada, keberadaan
            area pertambakan di kawasan Delta Mahakam yang sebagian besar berada
            diatas tanah-tanah negara ( KBK), seharusnya pemerintah “hadir” dan
            mampu memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah negara yang
            dikuasai masyarakat. Membawa agenda reforma agraria yang konkrit dan
            berpihak pada kepentingan ekologis tanpa mengabaikan keberlanjutan
            pertumbuhan ekonomi lokal (kemakmuran rakyat). Disini, otoritas
            berwenang dituntut untuk duduk bersama dengan stakeholders guna
            merumuskan tata ruang pemanfaatan  KBK yang sebagian besar telah
            beralih fungsi menjadi area pertambakan pribadi.
                Namun yang terjadi, transformasi agraria yang berlangsung justru
            diiringi oleh beragam “substitusi” alokasi sumberdaya dan modal,
            berikut dampak yang diakibatkannya. Menjadikan sistem produksi
            Delta Mahakam memiliki substitusi yang tinggi antara land dan non-land
            intensive atau good dan bad environment. Kuatnya dorongan faktor ekonomi
            selanjutnya memberikan implikasi yang mendasar terhadap “subtitusi”
            perilaku dan interaksi warga masyarakatnya dalam memandang faktor-
            faktor sosial dan ekologi. Sementara modernisasi di sekitar kawasan Delta
            Mahakam melalui kapitalisasi (peningkatan arus modal dan teknologi)
            maupun industrialisasi di berbagai sektor telah mengubah struktur sosial
            masyarakat sedemikian mendasar. Perubahan struktur tersebut ditandai
            oleh semakin meningkatnya kebutuhan spesialisasi pekerjaan atau
            tumbuhnya pekerjaan-pekerjaan baru di sekitar kawasan, serta semakin
            meningkatnya konversi lahan untuk berbagai kegiatan usaha. Akibatnya
            struktur masyarakat menjadi lebih kompleks seiring dengan munculnya
            organisasi-organisasi sosial baru yang memiliki beragam tujuan dan
            kepentingan. Padahal modernisasi yang berlangsung melibatkan
            perubahan pada hampir seluruh aspek tingkah laku sosial, termasuk
            didalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi dan sekulerisasi.





         200                      Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232