Page 227 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 227
serta cenderung menggunakan hukum-hukum lokal dan mengabaikan
persyaratan legalitas formal seperti sertifikat. Hak-hak komunal lokal
tersebut, dewasa ini tergilas oleh hukum nasional yang mensyaratkan
adanya legalitas formal. Jika merujuk pada realitas yang ada, keberadaan
area pertambakan di kawasan Delta Mahakam yang sebagian besar berada
diatas tanah-tanah negara ( KBK), seharusnya pemerintah “hadir” dan
mampu memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah negara yang
dikuasai masyarakat. Membawa agenda reforma agraria yang konkrit dan
berpihak pada kepentingan ekologis tanpa mengabaikan keberlanjutan
pertumbuhan ekonomi lokal (kemakmuran rakyat). Disini, otoritas
berwenang dituntut untuk duduk bersama dengan stakeholders guna
merumuskan tata ruang pemanfaatan KBK yang sebagian besar telah
beralih fungsi menjadi area pertambakan pribadi.
Namun yang terjadi, transformasi agraria yang berlangsung justru
diiringi oleh beragam “substitusi” alokasi sumberdaya dan modal,
berikut dampak yang diakibatkannya. Menjadikan sistem produksi
Delta Mahakam memiliki substitusi yang tinggi antara land dan non-land
intensive atau good dan bad environment. Kuatnya dorongan faktor ekonomi
selanjutnya memberikan implikasi yang mendasar terhadap “subtitusi”
perilaku dan interaksi warga masyarakatnya dalam memandang faktor-
faktor sosial dan ekologi. Sementara modernisasi di sekitar kawasan Delta
Mahakam melalui kapitalisasi (peningkatan arus modal dan teknologi)
maupun industrialisasi di berbagai sektor telah mengubah struktur sosial
masyarakat sedemikian mendasar. Perubahan struktur tersebut ditandai
oleh semakin meningkatnya kebutuhan spesialisasi pekerjaan atau
tumbuhnya pekerjaan-pekerjaan baru di sekitar kawasan, serta semakin
meningkatnya konversi lahan untuk berbagai kegiatan usaha. Akibatnya
struktur masyarakat menjadi lebih kompleks seiring dengan munculnya
organisasi-organisasi sosial baru yang memiliki beragam tujuan dan
kepentingan. Padahal modernisasi yang berlangsung melibatkan
perubahan pada hampir seluruh aspek tingkah laku sosial, termasuk
didalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi dan sekulerisasi.
200 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang