Page 134 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Paku Alam dan Berbagai Peranannya

18, 1946 sebanyak 60 orang untuk menggantikan peran KNI
Daerah sebelumnya, jarang berkumpul melakukan kegiatan
keparlemenan. Keberadaannya gagal menghasilkan produk
18
maklumat atau undang-undang penting. Sekalipun badan ini
memiliki lima seksi: 1. Seksi umum; 2. Seksi sosial; 3. Seksi
kemakmuran; 4. Seksi pradja; dan 5. Seksi keamanan. Dari
lima seksi ini hanya keamananlah yang dianggap menghasilkan
sesuatu.
Pada awalnya, untuk merumuskan susunan dan kedudukan
daerah Yogyakarta, Badan Pekerja Komite Nasional Daerah
menyelenggarakan sidang-sidang secara maraton untuk
merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai
awal 1946. RUU ini tidak kunjung selesai karena perbedaan
yang tajam antara BP KNI Daerah. Di satu sisi ada kelompok
yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti
daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, dan sisi lain ada
kelompok yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah
istimewa. Namun akhirnya RUU yang terdiri dari 10 bab
tersebut dapat diselesaikan yang secara garis besar berisi
tentang persoalan tata pemerintahan Yogyakarta: 1. Kedudukan
Yogyakarta (istimewa), 2. Kekuasaan pemerintahan, 3.
Kedudukan kedua raja, 4. Parlemen lokal (Dewan Daerah, Dewan
Kota, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kalurahan), 5. Pemilihan
parlemen, 6. Keuangan, 7. Dewan Pertimbangan, 8. Perubahan,
9. Aturan peralihan, dan 10. Aturan tambahan. Rancangan ini
cukup menarik karena dalam tempo yang singkat, 1949-1961,
hampir semua yang dirumuskan oleh KNI Daerah telah mampu
dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah Yogyakarta.

18 Soetiknjo, dkk., ibid.

111