Page 130 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Paku Alam dan Berbagai Peranannya

mal. Setelah Jakarta mewacanakan Komite Nasional Indoesia
Pusat (KNIP), Yogyakarta segera membangun hal yang sama
lewat Maklumat HB IX No. 18, 1945. Maklumat ini dengan
11
cepat menghasilkan sejenis lembaga dewan yang ikut meru-
muskan dan menyiapkan lembaga-lembaga yang dibutuhkan
oleh pemerintah daerah. Lewat maklumat juga, lembaga
dewan pada tingkat kabupaten kota terbentuk, kemudian juga
membentuk lembaga yang sama pada tingkat desa, dan cukup
menarik karena ide pembentukan parlemen desa pada tahun
12
1946 atas usul Barisan Tani Indonesia (BTI). Lembaga ini
berhasil dibentuk dalam situasi yang tidak normal, sekalipun
pada praktiknya banyak mengalami kendala akibat SDM yang
belum terpenuhi. Namun tampaknya gagasan dua penguasa
Yogyakarta ini sangat serius dalam menyiapkan perangkat-
perangkat yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyara-
katnya. Sebagai ide dan gagasan, HB IX dan PA VIII cukup
maju dan jauh lebih modern dibanding Indonesia sendiri.
Dalam bahasa Ricklefs, Yogyakarta pada tahun-tahun itu
adalah wilayah yang memiliki perangkat terbaik dan lengkap. 13

11 Lihat Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 1981).
12 P.J. Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan
Yogyakarta, 1942—1974: Sebuah Tinjauan Historis, (Yogyakarta: Kanisius,
1994), hlm. 203. Pemerintah Yogyakarta akhirnya membentuk badan ter-
sebut melalui pemilihan di tingkat kelurahan, namun beberapa kelurahan
melakukan penunjukan langsung karena tidak terpenuhinya sumber daya
manusia pada level itu. Mengenai penelitian lembaga ini lihat Suhartono,
dkk. Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong ,
(Yogyakarta: Lapera, 2000).
13 Lihat M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Jakarta: Serambi,
2005).

107