Page 133 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
didapat seratus juta gulden. 16
Situasi kekerasan di atas terus berlangsung, sehingga
membuat mimpi kemerdekaan jauh dari harapan. Perangkat
pemerintahan di Yogyakarta yang berhasil dibentuk sebelum
datangnya Belanda tidak mampu ambil bagian dalam proses
pembangunan. KNI Daerah yang dibentuk dengan 84 anggota,
dipimpin oleh Moh. Saleh (mantan Daidanco) sebagai ketua-
nya, berperan membantu pemerintahan sekaligus sebagai
badan wakil rakyat pembuat undang-undang, meski gagal
dalam merumuskan kepentingan pemerintah Yogyakarta.
Namun keberadaannya tidak sia-sia, karena mampu menjadi
komite perjuangan. Komite ini juga yang pertama meng-
gerakkan rakyat untuk bertempur dengan Jepang (pertem-
puran Kotabaru, 7 Oktober 1945), dan kemudian membentuk
BKR (Badan Keamanan Rakyat) untuk kepentingan revolusi. 17
Sementara DPR Daerah yang dibentuk berdasar Maklumat No.

16 Lihat C. Smit, Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan, (Jakarta: Pustaka
Azet, 1986), hlm. 22. Menurut Herbeth Feith, investasi Belanda di Indonesia
berkisar 2.634 juta gulden , ($ 1.422 juta) pada tahun 1940, dan mendapat-
kan keuntungan tiap tahunnya 191,5 juta gulden, ($ 103 juta), sebuah angka
yang jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan populasi penduduk
Belanda yang kurang lebih sembilan juta. Herbeth Feith. The Decline of Con-
stitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University
Press, 1962), hlm. 2; “Belanda tak Dapat Pindjaman”, Merdeka, 21 Juni 1948.
17 Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta:
Gama Press, 1984), hlm. 33. Dalam maklumat No. 18, 18 Mei 1946 yang
dikeluarkan oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menyebutkan perlunya
pembentukan parlemen tingkat provinsi, dan setelah parlemen terbentuk
maka KNI Daerah harus dibubarkan. Artinya parlemen juga sudah terbentuk
sejak maklumat itu disahkan, karena pembentukan parlemen berdasarkan
pada rencana maklumat tersebut yang sebelumnya disiapkan oleh KNI
Daerah. Lihat juga Soetiknjo, dkk. Pertumbuhan Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Pemda, 1977).

110