Page 125 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
oleh karena itu jabatan yang melekat itu pula yang secara sadar
dimainkan untuk membangun demokrasi partisipatif terbatas
di Yogyakarta. Sebuah demokrasi yang barangkali ‘ganjil’,
karena demokrasi yang sedang diparktekannya ini berdiri dan
ditopang oleh pilar-pilar ‘feodalisme’.

B. Paku Alam VIII: Membangun Sistem Pemerintahan
ala Yogyakarta

Dalam amanat 30 Oktober 1945 tentang pernyataan peng-
gabungan diri ke Republik dengan status istimewa, posisi Sul-
tan HB IX di atas dan PA VIII di bawahnya. Tidak jelas logika
dan kesepakatan yang muncul antara dua raja tersebut, akan
tetapi tersirat struktur kekuasaan, apa yang akan dibangun.
Artinya PA VIII akan nderek Sultan sebagai pemimpinnya.
Padahal jika melihat secara kritis, dua kerajaan yang ada di
Yogyakarta adalah dua kerajaan yang independen, masing-
masing memiliki struktur kekuasaan dan rakyat yang jelas.
Menurut Tamdaru Tjakrawerdaya, sejarawan dan pujangga
dari keluarga Kadipaten Paku Alaman, dua raja ini pernah
bertemu secara empat mata pada tahun 1942 sebelum pernya-
taan tersebut muncul. Inti dari kesepakatan mereka berdua
adalah, PA VIII menyerahkan wilayahnya kepada sultan untuk
dikelola, akan tetapi HB IX menolak dan mengajak untuk
mengelola Yogyakarta secara bersama. 3
Setelah muncul amanat berdua, maka secara resmi PA
VIII menjabat Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta di

3 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, seorang pujangga
Kadipaten Paku Alam yang pernah menjadi sekretaris pribadi alm. Paku
Alam VIII. Wawancara, Puro Paku Alaman, 2 Januari 2009 di Yogyakarta.

102