Page 124 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 124

Paku Alam dan Berbagai Peranannya

               dengan segala fleksibilitasnya, namun lebih pada ranah sim-
               bolis dan ruang hampa. Keistimewaan dikonstruksi ulang untuk
               memenuhi beban sejarah yang implikasi langsungnya adalah
               keistimewaan menjadi kebutuhan, bukan lagi ranah isi.
                   Pada bagian ini akan dilihat latar historis secara singkat
               bagaimana sejarah Yogyakarta dibangun sehingga kata istime-
               wa muncul, khususnya pada masa PA VIII yang membangun
               sistem pemerintahan pasca Proklamasi 1945. Apa yang dila-
               kukan oleh PA VIII dengan membangun sistem pemerintahan
               pascarevolusi merupakan titik penting dalam melihat sistem
               pemerintahan Yogyakarta sebagai sebuah wilayah dengan
               simbol-simbol feodal sekaligus demokrasi. Dari situ pula, keis-
               timewaan tidak semata hadir begitu saja tapi lewat sebuah
               proses panjang. Dua kerajaan Yogyakarta Kadipaten Paku
               Alaman dan Kesultanan memainkan peran penting dalam
               menentukan makna keistimewaan Yogyakarta yang muncul
               pada UU No. 3 1950, khususnya peran yang dimainkan pada
               periode revolusi.
                   Pada bab sebelumnya telah digambarkan bagaimana
               munculnya Kadipaten Paku Alaman serta eksistensi kerajaan.
               Hal itu dianggap penting untuk memberikan gambaran
               kontinuitas dan diskontinuitas, khususnya dalam memahami
               sosok PA VIII sebagai bagian dari fokus penelitian yang memi-
               liki peran penting pada periode pasca revolusi dalam mem-
               bangun sistem pemerintahan Yogyakarta. Dari latar historis
               itu pula apa yang dimainkan PA VIII pada masa awal berdiri
               dan bergabungnya Yogyakarta dengan republik secara sadar
               membuat pilihan-pilihan politik praktisnya. PA VIII secara
               sadar akan posisinya sebagai raja yang memiliki wilayah keku-
               asaan namun dalam bingkai Yogyakarta sebagai bagian RI,

                                                                  101
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129