Page 168 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 168

Paku Alam dan Berbagai Peranannya

               mencoba memecah kejumudan itu dengan mengizinkan
               wilayah kekuasaannya diselenggarakan pemilihan umum
               untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis.
               Pemikiran dua raja Yogyakarta itu sedikit banyak menyiratkan
               ingin dilihat sebagai raja yang modern dengan mengapli-
               kasikan ide-ide Barat sebagaimana ia dididik, tetapi sekaligus
               juga ingin menyelamatkan keraton agar tetap berwibawa
               dengan tidak mengizinkan kursinya disentuh pihak lain.
               Artinya pendistribusian kekuasaan dengan cara pemilu diang-
               gap demokratis sekaligus memberikan kesan bahwa rakyat
               akan mudah memahami bahwa kekuasaan raja tetap mutlak
               di tangannya sekaligus sebagai pemimpin kepala daerah. Inilah
               kecerdikan HB IX dan PA VIII dalam memainkan kartu politik
               santun sekaligus politik pencitraan yang kuat tanpa kehilangan
               sedikitpun pamor dan kekuasaannya.
                   Pembacaan lebih luas atas pengalaman Yogyakarta da-
               lam membangun sistem pemerintahan secara demokratis
               menjadi tolok ukur untuk melihat Yogyakarta dan demokra-
               tisasi. Benar bahwa PA VIII dan HB IX telah melakukan banyak
               hal untuk membangun sistem pemerintahannya yang demok-
               ratis, dan benar pula bahwa Sultan HB IX telah memelopori
               dan memberikan contoh bagi Indonesia bagaimana berde-
               mokrasi secara bijak dan arif. Benar pula kemudian Yogyakarta
               disebut istimewa karena beberapa alasan di atas. Namun dua
               raja ini sebenarnya tidak pernah membiarkan kursi kekuasaan
               pemerintahan daerah disentuh oleh pihak manapun. Artinya,
               sekalipun ide pemilu pada tahun 1951-1957 adalah upaya ter-
               baik dalam membentuk sistem pemerintahan, namun dengan
               menggenggam kursi kekuasaan Dewan Pemerintahan Daerah
               Yogyakarta di tangannya dengan ‘alasan undang-undang keis-

                                                                  145
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173