Page 163 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
5 Tahun 1957 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU
No. 14 Tahun 195.
Pada tangal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi
peristiwa 1965, pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun
1965 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini Yogyakarta
dijadikan sebuah provinsi (sebelumnya adalah Daerah Isti-
mewa Setingkat Provinsi). Dalam UU ini pula seluruh “swa-
praja” yang masih ada baik secara de facto maupun de jure
yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar diha-
puskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya
daerah bekas swapraja yang diakui oleh pusat. UU ini sebe-
narnya mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik
bagi Aceh maupun Yogyakarta, namun realitasnya, status
keistimewan Yogyakarta semakin lama bukan semakin jelas,
justru semakin kabur akibat ketidaktegasan pemerintah pusat
dalam menangani persoalan tersebut. Tampaknya pemerintah
baru pasca Peristiwa 1965 sengaja mendiamkan karena sifat
pakewuh dengan HB IX, dan terbukti Soeharto berniat untuk
menyelesaikan status keitimewaan DIY sampai pada periode
HB IX. Akan tetapi lagi-lagi, masalah itu tidak menjadi lebih
jelas setelah HB IX wafat, bahkan menjadi warisan masalah
hingga kini.
Munculnya UU No. 5, 1974 tentang pemerintahan daerah
menempatkan Provinsi Yogyakarta sama dengan provinsi
lain, akan tetapi status kepala daerah juga tanah masih menjadi
masalah. UU Pokok Agraria sempat menjadi wacana di Yog-
yakarta, bahkan HB IX menyutujui, namun lagi-lagi hal itu
tidak bisa berjalan sesuai aturan di atas kertas. Begitu juga
munculnya aturan kepala daerah harus dipilih oleh DPRD
semakin mengkaburkan posisi Kepala Daerah Yogyakarta,

140