Page 160 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Paku Alam dan Berbagai Peranannya

Tabel 11. Perolehan Suara dan Kursi 5 Besar untuk DPRD Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, 1957 61
Partai Perolehan Suara Jumlah Kursi
PKI 298.257 14
PNI 164.568 8
Gerinda 138.773 6
Masyumi 118.965 6
NU 94.012 4
Lain-lain - 7
Total - 45

D. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Maklumat No. 18 1946 menetapkan bahwa kekuasaan legis-
latif dipegang oleh DPRD (Dewan Daerah, Dewan Kota, Dewan
Kabupaten, dan Dewan Kalurahan) sesuai dengan tingkatan
pemerintahan masing-masing. Kekuasaan eksekutif dipangku
secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah Daerah dan
Kepala Daerah (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, Bupati
Kota Kasultanan dan Bupati Kota, Bupati Pamong Praja
Kabupaten) sesuai dengan tingkatannya. Sistem yang dianut
pada periode awal adalah collegial bestuur atau direktorium
karena badan eksekutif tidak berada di tangan satu orang me-
lainkan banyak orang. Alasan yang digunakan waktu itu adalah
untuk persatuan dan menampung kepentingan dari berbagai
pihak. Dewan Pemerintah ini dipilih dari dan oleh DPRD serta
bertanggung jawab kepada DPRD. Namun demikian kedua raja
tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan pada
Presiden. 62

61 Ibid.
62 Lihat naskah lengkap Maklumat Yogyakarta No. 18, dalam Poerwokoesoemo,
1984, op.cit. hlm. 35-37. Penjelasan bagian ini juga diambil dari WIkipedia.

137