Page 161 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
Maklumat ini kemudian menjadi haluan jalannya Peme-
rintahan Daerah di Yogyakarta sampai ditetapkannya UU yang
mengatur DIY. DPRD-DPRD dan Dewan Pemerintah segera
dibentuk pada tiap tingkatan pemerintahan. Parlemen lokal
tersebut bersama-sama Dewan Pemerintah pada masing-
masing tingkatan menjalankan pemerintahan. Namun
demikian otonomi belum diserahkan sepenuhnya ke tingkat
kabupaten dan kota.
Pada 1947 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 17
Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
atas usulan Dewan Kota Yogyakarta. Tidak mengherankan
karena sejak 5 Januari 1946 Yogyakarta menjadi Ibukota
Republik Indonesia. Dalam UU tersebut Kota Yogyakarta dike-
luarkan dari DIY dan mempunyai hubungan langsung dengan
Pemerintah Pusat. Pada 22 Juli 1947 Mr. Soedarisman Poerwo-
koesoemo diangkat menjadi Walikota Haminte-Kota Yogya-
karta dengan tiga SK sekaligus yaitu dari Presiden, Mendagri,
dan Sultan HB IX, menggantikan M. Enoch (Walikota Yogya-
karta pertama) yang turut pergi mengungsi mendampingi
presiden karena Agresi Militer Belanda.
Pada tahun 1948, pemerintah pusat mulai mengatur
pemerintah daerah dengan mengeluarkan UU No. 22. 1948
tentang UU Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut
diatur susunan dan kedudukan Daerah Istimewa. Walaupun
demikian, pemerintah pusat belum mengeluarkan UU untuk
membentuk pemerintahan daerah karena harus menghadapi
Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang meron-
tokkan Republik Indonesia, khususnya Yogyakarta sebagai
Ibukota RI. Pemerintahan DIY-pun ikut vakum, tanpa aktivi-
tas. HB IX dan PA VIII protes atas sikap Belanda yang melaku-

138