Page 164 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Paku Alam dan Berbagai Peranannya

walaupun kemudian muncul aturan secara khusus, yakni
aturan peralihan yang menetapkan HB IX dan PA VIII tetap
memimpin Yogyakarta.

E. Wafatnya HB IX dan Naiknya PA VIII

Wafatnya HB IX pada tahun 1988 tidak segera disusul dengan
pengangkatan ‘HB X’ sebagai Gubernur Yogyakarta, akan
tetapi menunjuk PA VIII sebagai Penjabat Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada konteks ini ada sedikit spe-
kulasi dan wacana publik tentang status keistimewaan Yogya-
karta. Beberapa pengamat menilai Yogyakarta akan menjadi
provinsi yang sama dengan daerah lain karena UU 1974 tidak
mengatur secara jelas Yogyakarta untuk memiliki gubernur
dengan cara diangkat. Oleh karena perdebatan muncul dan
pemerintah pusat mengangkat PA VIII dengan spekulasi mem-
persiapkan pencabutan keistimewaan DIY. Akan tetapi hal
itu tidak terjadi, bahkan PA VIII menjabat gubernur seumur
hidup, karena sampai wafatnya 1998 belum ada keputusan
dari pemerintah pusat tentang status Yogyakarta. Gonjang-
ganjing mampu diselesaikan secara kultural, maka naiklah HB
X sebagai gubernur resmi DIY. Dengan naiknya HB X menjadi
gubernur menegaskan posisi keistimewaan Yogyakarta. Kini
setelah 10 tahun menjabat (2008), kembali persoalan muncul,
karena HB X menolak dicalonkan kembali. Entah motif apa di
balik itu, akan tetapi semakin memperjelas ketidakjelasan nasib
keistimewaan Yogyakarta. Nyaris dalam setiap peristiwa ter-
tentu wacana dan perdebatan keistimewaan kembali mengu-
at, dan nasib RUUK (Rancangan Undang-Undang Keistime-
waan) yang dirancang oleh beberapa akademisi dan pejabat
pemerintah mengalami nasib terkatung-katung akibat belum

141