Page 178 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

2
bukan pada luas lahannya itu. Karena menguasai cacah dan
bukan tanah, maka ‘memiliki’ tanah pada hakikatnya adalah
menguasai dalam bentuknya yang bermacam-macam sesuai
hierarki feodalitasnya, tidak dalam pengertian yang sama
seperti konsep Barat akan ‘property’ atau ‘eigendom’. Tetapi
kita lihat selanjutnya bahwa justru konsep ‘memiliki’ atas tanah
di Yogyakarta, mengikuti dalil ‘domein verklaring’ yang berasal
dari Barat. Suatu dalil yang diperkenalkan oleh Stamford
Raffles ketika menjadi Letnan Gubernur di pulau Jawa. Atas
dasar itulah, anak buah Lord Minto ini kemudian menjalankan
kebijakan pertanahan dalam bentuk ‘pajak tanah’, rakyat
dianggap menyewa tanah yang telah dimiliki negara.
Rijksblad Kasultanan no. 16/1918 dan Rijksblad Paku-
alaman no. 18/1918 menyatakan ‘Sakabehing bumi kang ora
ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigen-
dom, dadi bumi kagungane keraton ingsun’ (semua tanah
yang tidak ada tanda bukti dimiliki oleh orang melalui hak
eigendom, maka tanah itu menjadi milik kerajaanku). Lem-
3
baran kerajaan ini memberi pernyataan sejalan dengan asas-
asas domein verklaring itu. Uniknya, inilah yang kemudian
disebut sebagai pengelolaan tanah berdasarkan ‘Hukum Adat’.
Mengikuti pandangan dari dalam Puro Paku Alaman,

2 Onghokham, ‘Perubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX: Pajak dan
Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah’, dalam Sediono M.P. Tjondro-
negoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan
Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indone-
sia, 2008 [edisi revisi]), hlm. 6.
3 Eko Budi Wahyono, ‘Pendaftaran Tanah di Propinsi DIY, (Dapatkan Tanah SG-
PAG Didaftar/Disertipikatkan?)’, makalah disampaikan pada diskusi bulanan
STPN, tt., hlm 6.

155