Page 181 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
Reorganisasi itu dikukuhkan dengan dikeluarkannya
Rijksblad Kesultanan Yogyakarta No. 16 Tahun 1918 dan Rijks-
blad Kadipaten Paku Alam No. 18 tahun 1918. Di dalamnya
diatur hal-hal sebagai berikut: 8
1. Warga di perkotaan memiliki hak andarbe yang masing-
masing memperoleh luas tanah yang relatif sama. Warga
pedesaan (luar kotapraja) diberikan hak anganggo turun-
temurun.
2. Kelurahan diberi hak andarbe, sebagai tanah desa yang
diperuntukkan guna Kas Desa, penghasilan pamong kelu-
rahan, tanah bengkok atau tanah lungguh, tanah penga-
rem-arem, dan untuk kepentingann umum desa.
Reorganisasi itu melakukan pengaturan tata guna tanah.
Sejak saat itu penggunaan tanah dibedakan menjadi beberapa
macam: tanah untuk keraton itu sendiri, tanah yang dipakai
NIS dan SS, tanah dengan hak eigendom dan opstal baik yang
dipakai oleh orang Belanda maupun Tionghoa, tanah krajan
atau tanah yang dipakai para pegawai keraton, tanah kesan-
tenan, tanah pekarangan Bupati dan Pegawai Tinggi, tanah
kebonan untuk Pepatih dalem dan kepentingan umum, dan
tanah pekarangan rakyat jelata. Akan tetapi Sertifikasi tanah
9
baru bisa dilakukan pada tahun 1926.
Kesuksesan reorganisasi ini dianggap sebagai keberha-
silan penetrasi politik pemerintah kolonial kedalam urusan
keraton. Dengan dihapuskannya sistem apanase, pemerintah
kolonial berhasil memperlemah status dan kedudukan para
bangsawan. Kebijakan ini sekaligus bentuk dari defeodalisasi,

8 Eko Budi Wahyono, op.cit. hlm. 2-3. Lihat juga Nuraini Setiawati, loc.cit.
9 Lihat Nuraini Setiawati, loc.cit.

158