Page 185 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 185
Keistimewan Yogyakarta
E. Yogyakarta dalam Kedudukannya sebagai Swapraja
Mengenai kedudukan swapraja, Usep Ranawidjaja menje-
laskan bahwa swapraja merupakan produk yang menandai
naik turunnya relasi antara kerajaan-kerajaan di Nusantara
dengan VOC (kemudian pemerintah Hindia Belanda). Kedua
belah pihak mengadakan perjanjian untuk mengakui kebera-
daannya masing-masing. Pada gilirannya, penguasa-penguasa
dalam kerajaan-kerajaan itu ditetapkan dalam jabatannya
sebagai kepala pemerintahan swapraja dan dijadikan alat ne-
gara. Kedudukan swapraja didasarkan pada kontrak politik,
baik yang berupa kontrak panjang (lange contract) maupun
pernyataan pendek (korte verklaring). Kedua kontrak bernilai
sama, yaitu suatu ketetapan pemerintah Belanda yang harus
14
diterima oleh swapraja yang bersangkutan. Perjanjian
dengan Kesultanan Yogyakarta melalui lange contract dan
Kadipaten Pakualaman melalui korte verklaring.
Dengan menjadi daerah swapraja maka statuta atau
sumber hukum yang berlaku di swapraja itu secara hierarkis
adalah: pertama, apa yang tersurat dalam kontrak politik
dengan pemerintah Belanda; kedua, hukum adat ketatanega-
raan dan tertulis dari daerah swapraja itu sendiri; ketiga, dan
ketentuan umum yang terdapat dalam hukum antar-negara
(volkenrecht) seperti pembajakan di laut bebas dan lain-lain. 15
Dengan demikian, dilihat dari ketatanegaraan, keberadaan
kontrak politik itu dan hierarki statuta yang ada, maka menjadi
swapraja artinya tidaklah ‘merdeka’ sebab menjadi bagian dari
14 Usep Ranawidjaja, Swapradja, Sekarang dan di hari Kemudian, (Jakarta:
Penerbit Djambatan, 1955), hlm. 2—3.
15 Ibid.
162
