Page 187 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
swapraja itu. Sedangkan dalam pernyataan pendek hanya
terdapat satu pernyataan dari swapraja, bahwa ia mengakui
kekuasaan Belanda di atas kekuasaan swapraja. Dengan demi-
kian dapat dijumpai dua suasana hukum, yaitu suasana hukum
Belanda dan suasana hukum swapraja. 18
Dengan dikeluarkannya UU 22 Tahun 1948 tentang peme-
rintahan daerah, timbul kemungkinan untuk menjadikan suatu
swapraja sebagai daerah istimewa. Daerah yang dijadikan daerah
istimewa atas dasar itu ada empat buah, yakni DIY yang dibentuk
dengan UU RI Nomor 3 Tahun 1950, dan daerah-daerah istimewa
Kutai, Berau, Bulongan, yang dibentuk dengan UU darurat Nomor
3 Tahun 1953. Daerah yang tidak dijadikan istimewa tetap
mempunyai kedudukan sebagai swapraja. Selain Piagam
Penetapan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945, UU RI nomor
3 Tahun 1950 inilah yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai
tonggak dari keistimewaan Yogyakarta. Bahkan UU ini dianggap
sebagai ‘mantra sakti’ yang sering dirapalkan ketika menyebut
landasan keistimewaan Yogyakarta.
Dihadapkan pada konteks asas kerakyatan, Usep Ranawi-
jaya berpendapat bahwa swapraja tidak berasaskan kerak-
yatan. Sesungguhnya adanya swapraja itu sebagai peninggalan
sejarah yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara baru
RI, sebab keberadaannya berdasar kontrak politik dengan pe-
merintah sebelumnya (kolonial). 19
Pada masa Jepang keberadaan swapraja di Sumatera
ditiadakan oleh Jepang. Akan tetapi di daerah Sumatera Timur
dengan Proklamasi 1945 justru swapraja-swapraja itu tetap

18 ibid. hlm. 27.
19 ibid. hlm 20.

164