Page 192 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

instansi terkait. Jumlahnya berlaku susut ketika dinyatakan
suatu lahan dibuktikan sebagai milik orang lain.
Bagaimanakah status SG dan PAG di hadapan hukum tanah
nasional? Dalam diktum keempat UUPA huruf A dinyatakan,
‘Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari
Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada, pada waktu
mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih
kepada Negara’. Dengan UUPA ini seharusnya status tanah di
eks-swapraja Yogyakarta beralih ke tangan negara. Akan teta-
pi, sebagaimana disebutkan di atas, dengan telah keluarnya
UU No 3/1950 dilanjutkan dengan jo Perda DIY No. 5 Tahun
1954, peraturan tanah di Yogyakarta bersifat otonom, sehing-
ga dianggap sebagian orang memberi tameng terhadap inter-
vensi hukum tanah nasional.
Jenis tanah di Yogyakarta terbagi dalam tiga macam:
Tanah Kesultanan, Tanah Sultan, dan Tanah Milik pribadi yang
dimiliki oleh para keluarga. Demikianlah, sejak masa kolonial
27
di Yogyakarta kita lihat telah berlaku dua hukum agraria,
hukum adat dan hukum barat (burgelijke wet boek). Urusan
hak tanah diatur dalam domein verklaring/Rijksblad Kasul-
tanan tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman tahun 1918.
Kekuasaan ini dinyatakan kembali dalam UU No 3/1950. Un-
dang-undang terakhir ini merupakan peraturan induk menge-
nai keistimewaan Yogyakara. Khusus mengenai peraturan
tentang pertanahannya, sementara menunggu Undang-
Undang Pokok Hukum Tanah RI yang kemudian berhasil
dibentuk berupa UUPA 1960 itu, Hukum Adat kemudian diatur
dengan Peraturan DIY No 5/1954. Sedangkan tanah tanah

27 Wawancara dengan Paku Alam IX, Yogyakarta, 8 Januari 2009.

169