Page 197 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
ku Buwono IX berinisiatif melakukan pembenahan kewe-
nangan agraria melalui kewenangan dekonsentrasi.
Keputusan Sultan untuk menawarkan kepada pemerintah
pusat agar diberlakukan UUPA di DIY dianggap kontroversial.
Sekembali dari Jakarta setelah menjabat di berbagai jabatan
di pusat, Sultan Hamengku Buwono IX kembali menata Yogya-
karta. Di Keraton Yogyakarta, ia kembali menjadi raja, menjadi
kepala keluarga, dan menjadi simbol pusat magis, dan kepala
pemerintahan. Mengingat bahwa Yogyakarta saat itu dengan
2
wilayah seluas 3.185,81 km dihuni sekitar 2,75 juta jiwa yang
sekitar 40 persen di antaranya hidup di bawah garis kemis-
kinan, maka Sultan Hamengku Buwono IX telah memutuskan
untuk lebih banyak meluangkan waktu guna menangani Yog-
yakarta secara total atas persoalan-persoalan besar yang diha-
dapi Yogyakarta. Salah satunya adalah pembenahan masalah
pertanahan.
Perubahan yang dirasakan paling besar adalah diberlaku-
kannya UU Nomor 5 Tahun 1960. Kala itu hampir semua warga
Yogyakarta tercengang. Mereka tidak habis pikir dengan
kewenangan mutlak Yogyakarta yang tiba-tiba dilepas oleh
pemimpinnya sendiri. ‘Tapi itulah Sultan, yang lebih memen-
tingkan kepentingan nasional yang lebih luas,’ Sebelum
32
Yogyakarta tunduk pada UUPA, masalah tanah di daerah ini
sering menimbulkan kerawanan, karena ada tiga macam hukum
tanah: tanah yang di atasnya berlaku hukum Barat, tanah
keraton, dan tanah adat, sebagaimana telah diuraikan di muka.
Bila dirunut dari tahun-tahun sebelumnya, upaya untuk

32 Ucapan Sudomo Sunaryo, Kepala Humas Pemda Provinsi DIY masa itu, dalam
Tempo, ‘Sultan di Panggung Terbuka’, 23 Agustus 1988.

174