Page 200 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

politik kontrak yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono
IX dengan pemerintah Hindia Belanda tahun 1940, dalam
salah satu babnya mengatur tentang beschikking over ground.
Pengaturan penguasaan atas tanah yang menurutnya masih
berlaku sebab dikukuhkan dengan salah satu pasal dalam UU
no 3/1950 itu. 36
Pelaksanaan pengaturan masalah pertanahan saat itu
bersifat sentralistis sebab tiadanya pendelegasian kepada
kabupaten dan kotamadya (kodya). Semua perubahan penga-
turan berada di kepatihan (provinsi), sehingga dirasa perlunya
dibentuk jawatan agraria di kabupaten dan kodya. Pengaturan
pertanahan desa yang saat itu ditangani oleh lurah dinilai tidak
tepat sebab tidak ada lagi parlemen desa bentukan awal perio-
de Sultan Hamengku Buwono IX, yang seharusnya menjadi
pengelola bersama, sebagai bagian dari otonomi desa. Maka
ketika UUPA 1960 diberlakukan di DIY, dirasa sangat perlu
dibentuk kantor-kantor tanah di kabupaten.
Dari segi pembiayaan, pemberlakuan UUPA di DIY dinilai
akan menjadi jaminan kesejahteraan bagi rakyat, sebagaimana
yang diidealkan oleh perumus UUPA, karena disamping biaya-
nya lebih ringan dalam pengurusannya, penyelesaiannya pun
lebih mudah serta lebih cepat, ‘sehingga rakyat pun akan
senang’. Selain itu ‘akan memberikan hasil tambahan yang sah
37
bagi para PPAT’. Sebaliknya bagi pemerintah provinsi DIY,
pelaksanaan UUPA berarti mengancam uang pemasukan yang
didapat dari misalnya biaya pulasi, pecah gambar, turunwaris,

36 Kedaulatan Rakyat, “Pemberlakuan UUPA di DIY Tiada Masalah”, 21 Februari
1984.
37 R. Sunar Pribadi, op.cit. hlm. 8.

177