Page 196 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 196

Akses Masyarakat Atas Tanah

                Semin                   15394  Luas Total Tanah SG dan PAG:
                                                                2
                Ponjong                 77750         37.782.661 m (sic.)
                Karangmojo              24503
                Jumlah               6.398.135  Sumber: Majalah Himmah,
                                                edisi II, 2002, dengan data
                                                 yang diolah dari Badan
                                               Pertanahan DIY dan sumber
                                                       lain.

               G. Pemberlakuan UUPA di DIY tahun 1984

               Lahirnya UUPA pada tahun 1960 merupakan hasil pergulatan
               panjang para pendiri bangsa, segera setelah kemerdekaan. Ia
               menandai upaya dekolonisasi hukum agraria. Undang-undang
               ini diharapkan mampu mengubah struktur penguasaan tanah
               yang timpang, mengubah asas-asas penguasaan tanah yang
               tidak memberi jaminan rakyat secara langsung akan akses
               terhadap tanah (adanya domein verklaring) dan disesuaikan
               dengan prinsip di dalam UUD 1945. Tujuannya adalah untuk
               kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan. Tidak dibiarkan
               konsentrasi penguasaan tanah, sementara terdapat banyak
               tunakisma dalam masyarakat Indonesia. UUPA lahir guna
               mengakhiri dualisme hukum agraria, yaitu adanya peraturan
               dari hukum adat dan hukum barat yang ‘selain menimbulkan
               pelbagai masalah antar golongan yang serba sulit, juga tidak
               sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa’. 31
                   Mengingat ketidakjelasan pengelolaan tanah di DIY, ada-
               nya dualisme atau bahkan pluralisme pengelolaan tanah di
               dalamnya, seperti yang tercermin di dalam penerbitan tanda
               bukti hak (sertifikat), maka gubernur DIY, Sri Sultan Hameng-


               31   Memori Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, point
                I:a:b.

                                                                  173
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201