Page 191 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan
P. 191
Keistimewan Yogyakarta
yang diperlukan
9. Jaminan untuk pemerintah sewaktu-waktu membutuhkan
tanah.
Peraturan daerah tentang Hak Atas Tanah di Daerah Isti-
mewa Yogyakarta di atas, dibuat sebagai aturan yang sifatnya
sementara, sambil menunggu adanya hukum tanah nasional. 25
Inilah kesimpulan tentang pengaturan tanah DIY yang berda-
sarkan argumen payung hukum UU No 3/1950 dan turunan-
nya. Selain itu, mengikuti suatu dalil hukum yang berbunyi
lex posterior derogate lex anteriori, dan lex superiori dero-
gate lex inferiori selayaknya aturan hukum yang terkandung
dalam Perda itu, yang merupakan turunan dari UU No 3/1950,
dengan sendirinya terhapus oleh hadirnya UUPA No 5/1960. 26
F. Status Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman
Ground (PAG)
Tanah Sultan dan tanah Paku Alaman adalah semua tanah yang
berada di wilayah keraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman
kecuali tanah-tanah yang sudah diberikan hak kepemilikannya
kepada siapapun. Definisi ini mengacu pada domein
verklaring yang dianut sejak tahun 1918, dikukuhkan dalam
Perda DIY No. 5 Tahun 1954, hingga dinyatakan kembali pada
tanggal 11 April 2000 pada acara Inventarisasi dan Sertifi-
kasiTanah-tanah Keraton DIY antara pemerintah daerah dan
25 Sarjita, “Kajian Yuridis tentang Status Tanah Swapraja dan Eks Swapraja
dalam Hukum Tanah Nasional”, Makalah untuk diskusi bulanan PPPM-STPN,
Yogyakarta, 18 Maret 2005, hlm. 10.
26 Ni’matul Huda, Status Hukum Tanah Keraton Yogyakarta setelah Diber-
lakukannya UU no. 5 tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
(Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 4.
168
