Page 190 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

Notosuroto, yang berjudul ‘Pro Swapraja’, bahwa dipertahan-
kannya swapraja ‘bukan karena cinta akan keasliannya, bukan
pula karena hendak menjamin penghidupan keluarga yang
berkuasa’, namun ‘berlakunya pandangan hidup tertentu di
daerah yang bersangkutan’. 24
Dengan kata lain, dipertahankannya swapraja itu (atau
bahkan dinaikkan menjadi daerah istimewa) pertama-tama
bukan sebab alasan elite-nya, namun karena rakyatnya, yang
memiliki pandangan hidup tersendiri pada kurun waktu
tertentu. Dalam konteks keswaprajaan yang kemudian men-
jadi daerah istimewa ini, pengaturan pertanahan di DIY mengi-
kuti ketentuan khusus sebagaimana yang tertuang dalam UU
No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta, jo Perda DIY No. 5 Tahun 1954. Secara garis besar
perda ini berisi:
1. Peryataan bahwa DIY mempunyai kekuasaan untuk
mengatur hak atas tanah, berdasarkan domein verklaring
tahun 1918.
2. Peraturan hak atas tanah dalam kota belum perlu diubah
3. Kelurahan dalam batas tertentu diberi kewenangan menga-
tur berdasar adat
4. Perseorangan diberi hak milik perseorangan turun temu-
run (erfelijke individueel bezitrecht)
5. Kelurahan sebagai badan hukum diberi hak milik atas tanah
terhadap tanah yang telah dikuasai (tanah desa)
6. Larangan untuk bangsa asing
7 . Batalnya hak milik atas tanah
8. Batalnya hak milik atas tanah dengan syarat-syarat tertentu

24 ibid., 98.

167