Page 194 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

Keberadaan SG dan PAG diakui baik oleh masyarakat luas
maupun pemerintah. Terbukti jika pemerintah daerah hendak
menggunakan tanah di wilayah Yogyakarta harus terlebih
meminta izin pada pihak Keraton atau Puro. Demikian juga
mereka kalangan usaha yang ingin berinvestasi di Yogyakarta.
Sementara masyarakat mengakui tanah itu ditandai dengan
penerimaan Surat Kekancingan yang ada di tangan masyara-
kat, menjelaskan bahwa status tanah yang ditempati adalah
tanah magersari. Surat itu ditandatangani oleh Panitikismo
atau pengelola tanah keraton. Lembaga panitikismo semacam
di keraton tidak dijumpai di Paku Alaman dan saat ini baru
diupayakan dibentuk. Pihak Paku Alaman mengakui bahwa
justru yang mengetahui bidang dan luasan tanah Paku Alaman
Ground adalah pihak BPN. 29
Mengenai tanah magersari ini, oleh sebagian masyarakat
dinilai sangat menguntungkan. Masyarakat DIY mendukung
agar tanah magersari tetap berada di tangan Keraton Yogya-
karta dan Puro Pakualaman. Secara sederhana tampak bahwa
keberadaan tanah magersari mempunyai arti tersendiri di hati
masyarakat DIY. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan DIY,
hingga tahun 2005, ada sekitar 6.000 hektar (60.000.000
m ) lebih tanah Keraton dan Puro yang tersebar di seluruh
2
wilayah DIY. Sebagian dari tanah tersebut dipergunakan untuk
kemaslahatan rakyat, yaitu untuk tempat tinggal dan usaha. 30
Berbeda dengan hitungan yang dilakukan oleh majalah
Himmah edisi tahun 2002, jumlah total tanah SG dan PAG

29 Wawancara dengan R.M. Tamdaru Tjakrawerdaya, op.cit.
30 Kompas Yogyakarta, ‘Tanah Magersari Menjadi Salah Satu Keistimewaan
DIY’, 30 Agustus 2007.

171