Page 199 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Keistimewan Yogyakarta
Yang dilakukan selanjutnya adalah tanah bekas milik
golongan Eropa disertifikasi sementara tanah model kesul-
tanan dikenai surat model D (sertifikat versi Yogyakarta), dan
ada luasan tanah yang disertifikasi melalui Prona-UUPA. Jadi,
dalam kenyataannya pelaksanaan UUPA tidak secara otomatis
menghilangkan macam-macam status tanah di DIY, sebab
masih ada tanah magersari. Ini yang disebut dengan adanya
pluralisme dalam pengaturan tanah di Yogyakarta. Yang
35
dikenai UUPA adalah tanah berhukum Barat dan tanah-tanah
yang sebelumnya dikenai program Prona. Dengan demikian
pemberlakuan UUPA lagi-lagi bukan untuk memperjelas status
tanah (secara hukum), meski diidealkan oleh Sri Sultan
demikian, namun aspek politiklah yang justru tampak nyata.
Saat itu, para ahli agraria berbeda pendapat dalam menyi-
kapi pemberlakuan UUPA di DIY. Guru Besar Politik Agraria
UGM, Iman Soetiknjo dan mantan Walikota Yogyakarta Mr
KPH Soedarisman Poerwokoesoemo menyatakan tidak
adanya masalah atas pemberlakuan itu. Hanya saja diingatkan
oleh Iman Soetiknjo bahwa yang perlu dilakukan adalah
mempersiapkan para personil dan segala perlengkapannya,
juga pentingnya pemahaman para aparat terhadap UUPA.
Sementara itu, mantan walikota Yogyakarta menegaskan
bahwa bila diberlakukan UUPA maka perlu terlebih dulu
mengubah UU No 3/1950 tentang pengakuan Yogyakarta
sebagai Daerah Istimewa. Soedarisman berargumen bahwa

35 Baca selanjutnya, Hendro Prabowo, Pluralisme dalam Pengaturan, Pengu-
asaan, dan Kepemilikan Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis
Program Studi Hukum, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Pascasarjana, Universitas
Gadjah Mada, 2005.

176