Page 202 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

pemerintah Orde Lama yang diusung oleh PKI. Mengingat juga
kebijakan ini diberlakukan di tengah kondisi ketika pelaksa-
naan UUPA di daerah-daerah lain tidak berjalan/dipeti-eskan.
Maka di sinilah, pertanyaan tentang kondisi macam apa yang
memungkinkan dan tidak memungkinkannya sebuah wacana
itu muncul menemukan jawabannya; konteks Pembangunan
dan Sentralisme Pusat! Mengutip ucapan Mendagri Supardjo
38
Roestam saat itu dalam sambutan upacara pemberlakuan
UUPA di DIY, 24 September 1984,

‘Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan sejak
PELITA I, maka makin meningkat pula keperluan akan
tanah dengan SEGALA AKIBATNYA UNTUK BERBAGAI
TUJUAN PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN OLEH
PIHAK PEMERINTAH, SWASTA, MAUPUN MASYARAKAT
itu sendiri, baik yang berskala regional maupun berskala
nasional. (pen: huruf kapital asli dalam teks) 39

38 Ditiliknya kembali persoalan agraria oleh Orde Baru sedari awal adalah
berdasarkan alasan pembangunan; bagaimana pembangunan nasional
(industri) mensyaratkan ketersediaan tanah (land to the development/er).
Pembentukan Tim Interim Masalah Pertanahan yang dipimpin oleh Meneg
Riset Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro pada
tahun 1977 adalah dalam rangka itu. Kesimpulan dan saran tim tentang
masih berlakunya UUPA 1960, perlunya penegasan tentang struktur panitia
landreform, peradilan landreform dan anggaran pembiayaannya, dan
perlunya peraturan-perundangan tentang land to the tiller diabaikan dan
tidak pernah dijalankan oleh pemerintah. Lihat Sediono M.P. Tjondronegoro,
‘Strategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional’, dalam
Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan
Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hlm. 498.
39 Teks Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Upacara Pemberlakuan Sepe-
nuhnya Undang-Undang Pokok Agraria di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, 24 September 1984, di Yogyakarta.

179