Page 198 - Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan

Akses Masyarakat Atas Tanah

mengakhiri dualisme hukum pertanahan di DIY sebenarnya
sudah dirintis sejak tahun 1954. Bahkan Pemda dan DPRD DIY
telah mempersiapkan kemungkinan berlakunya hukum nasio-
nal tentang keagrariaan. Dalam Perda No 5 Tahun 1954 ke-
mungkinan itu sudah diperkirakan. Bahkan pada HUT UUPA
1960 yang ke-7, 24 September 1973 (setahun sebelum UU
tentang pemerintahan daerah) Sri Sultan Hamengku Buwono
IX menyurati Mendagri yang isinya menegaskan kesediaan
DIY untuk diseragamkan masalah pengaturan keagrariaannya
seperti daerah-daerah lain. 33
UUPA di DIY secara resmi mulai berlaku sejak 1 April 1984,
berdasarkan Kepres No. 33/1984, dan dilanjutkan dengan
Perda DIY No. 5 Tahun 1984. Perlu diketahui pula bahwa berla-
kunya UUPA di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya
pada umumnya adalah tanggal 24 September 1960, ketika pro-
gram pembangunan semesta dicanangkan oleh Presiden
Soekarno. Di Papua misalnya, UUPA baru diberlakukan pada
tanggal 26 September 1971 dan di Yogyakarta baru tahun 1984
itu. Akibat dari pemberlakuannya di Yogyakarta adalah adanya
pembagian kerja antara :
34
- Kantor Pendaftaran Tanah Yogyakarta menangani tanah-
tanah bertitel Hukum Barat yang dikenai UUPA
- Dinas Agraria/Pemerintah Provinsi Yogyakarta menangani
tanah-tanah yang bertitel Hukum Adat, bersifat otonom
dan istimewa
- Dibentuknya kantor-kantor pertanahan di kabupaten-
kabupaten di wilayah DIY.

33 Kedaulatan Rakyat, ‘Berlaku UUPA di DIY’, 28 Mei 1984.
34 Suara Merdeka,’UUPA Berlaku Penuh di DIY’, 6 April 1984.

175