Page 115 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

90 M. Nazir Salim

Mereka menggelar aksi mogok makan selama beberapa hari di
depan Kantor Kementerian Kehutanan. Para petani ini menuntut
keadilan agar Menteri Kehutanan mencabut SK Kemenhut RI No.
SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009. SK inilah yang
dipermasalahkan oleh warga karena lahan-lahan masyarakat
Pulau Padang telah masuk dalam area konsesi yang diberikan
kepada PT. RAPP. Namun bukan jawaban melegakan yang didapat,
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan justru mengatakan “Pulau
Padang itu tidak berpenghuni alias kosong.” Jawaban itu sekaligus

menunjukkan bahwa Menteri Kehutanan tidak mau merespons
tuntutan dari perwakilan warga Pulau Padang. Insiden jawaban ini
12
sempat membuat ramai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan warga
Pulau Padang marah kepada Bupati Irwan Nasir karena dianggap
memberikan laporan palsu kepada Menteri Kehutanan.

Pulau Padang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebuah
kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ketika
sebagian besar wilayah Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP
tahun 2009 lewat Kepmenhut No. SK 327/Menhut-II/2009, wilayah
ini sebenarnya sudah dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, akan
tetapi RAPP mengajukan perluasan area konsesi sejak tahun 2007
dan keluar tahun 2009. Sejak 2009, lewat Undang-Undang No. 12
tahun 2009 (16 Januari 2009) Kabupaten Meranti secara resmi
disahkan menjadi kabupaten sendiri dan dinyatakan berpisah

dengan Kabupaten Bengkalis. Meranti sendiri merupakan akronim
dari (Pulau) Merbau, (Pulau) Rangsang, dan (Pulau) Tebing Tinggi.
Ketiganya merupakan bagian dari pulau-pulau yang ada di Kabupaten
Meranti. Kabupaten kepulauan ini secara keseluruhan meliputi 13
pulau-pulau kecil yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau
13

12 “Kisah Penoreh Karet Dan Petani Sagu”, http://www.berdikarionline.
com/kisah-penoreh-karet-dan-petani-sagu/

13 Lihat definisi Pulau-pulau Kecil dalam UU No. 1 Tahun 2014.