Page 7 - Orang Indonesia dan Tanahnya

vi Orang Indonesia dan Tanahnya

negara terhadap keberadaan dan hak-hak dasar yang menjamin
keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat itu. Sebaliknya,
tanpa penghargaan, pengakuan dan perlindungan itu, maka
pengabaian keberadaan mereka dan penyangkalan atas hak-
hak dasar mereka akan berlanjut terus, dan berakhir dengan
kepunahan atau pemusnahan masyarakat hukum adat itu
sendiri.

Buku ini menjadi sangat relevan dengan konteks saat
ini karena secara ilmiah memberi rujukan otoritatif pada
perjuangan tanah air masyarakat adat, utamanya pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012,
yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013. Putusan ini tidak lagi
menempatkan hutan adat sebagai bagian dari kawasan hutan
negara (yang berada dalam jurisdiksi Kementerian Kehutanan),
namun hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui sebagai
penyandang hak dan subjek hukum yang sejajar dengan subjek
hukum lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Putusan ini memberi umpan balik bagi semua kalangan untuk
memikirkan dan mempelajari kembali eksistensi masyarakat
hukum adat, hukum adat, wilayah adat, dan hak-hak asal-
usulnya.
Untuk keperluan pengajaran dan penelitian, para pengajar,
mahasiswa, dan peneliti perlu memikirkan ulang jenis
pengetahuan agraria macam apa yang perlu dikembangkan
dalam keragaman geografi dan sejarah masyarakat Indonesia.
Mereka ini hidup dalam berbagai sistem agraria yang berbeda-
beda di seantero kepulauan Indonesia dari Merauke sampai
Sabang. Kekeliruan di masa lampau adalah memberlakukan
hukum yang sama untuk situasi masyarakat yang berbeda,
seperti pernah disampaikan oleh Soepomo, salah seorang bapak
pendiri Bangsa Indonesia, dan murid langsung dari Cornelis