Page 203 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

190 Aristiono Nugroho, dkk.

Karanganyar. Peraturan ini antara lain mengatur tentang pengu-
asaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah buruhan
desa. Tepatnya, peraturan tersebut menyatakan, bahwa: Perta-
ma, penguasaan atas tanah buruhan desa berada pada pengga-
rap. Kedua, penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah
sawah, yang diberi hak garap oleh Pemerintah Desa Karanganyar
selaku fasilitator tanah buruhan desa. Ketiga, pemilikan atas
tanah buruhan desa tetap berada pada pemiliknya, yaitu orang
yang berhak atas tanah sawah yang hak garapnya telah diserah-
kan kepada Pemerintah Desa Karanganyar, untuk nantinya
diredistribusikan kepada penggarap. Keempat, penggunaan
atas tanah buruhan desa berada pada penggarap, yang tujuan
utamanya adalah menghasilkan komoditas pertanian di atas
tanah sawah. Kelima, untuk mewujudkan sawah abadi, maka
dilarang melakukan perubahan penggunaan tanah pada buruhan
desa. Keenam, pemanfaatan atas tanah buruhan desa ditujukan
bagi kepentingan semua pihak, seperti pemilik dan penggarap
tanah buruhan desa, serta Pemerintah Desa Karanganyar dan
masyarakat Desa Karanganyar. Ketujuh, oleh karena itu, perlu
ditetapkan adanya ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban
penggarap tanah buruhan desa.