Page 173 - Konstitusionalisme Agraria

sebaik-baiknya hubungan patron-client dan hubungan yang integral
antara penguasa dan rakyat. Hal ini merupakan perwujudan dari
nilai integralisme yang melekat di dalam UUPA, khususnya pada
konsepsi hak menguasai negara. Paham integralistik atau negara
integralistik menurut Hegel memiliki logika bahwa bukan negara
yang harus mengabdi kepada rakyat atau individu maupun golongan
masyarakat melainkan sebaliknya, mereka lah yang harus mengabdi
dan diabdikan demi negara. Konsepsi negara integralistik yang
inheren dalam HMN telah menjadi penyumbang konflik agraria
melalui legitimasi hukum yang melekat padanya.
Itulah bahayanya bila negara dikonstruksikan memiliki hak
terhadap rakyatnya, sehingga rakyat diposisikan sebagai pihak yang
mengabdi bagi keparipurnaan hak negara tersebut. Ketika negara
yang dilayani oleh masyarakat, maka masyarakat tidak bebas. Dan
ketika masyarakat tidak bebas dan selalu terikat kepada penguasanya
maka demokrasi tidak pernah hidup. Nilai-nilai yang menganggap
bahwa antara pemimpin dan rakyat merupakan satu kesatuan telah
dimanipulasi untuk memperlancar ambisi-ambisi pembangunan.
Perlawanan terhadap pemerintah dan juga perlawanan terhadap
konsep HMN telah menjadi basis untuk mengubah hubungan negara
dengan agraria pada periode berikutnya.

Kesimpulan

Pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto telah
membuyarkan pelaksanaan program land reform yang diinisiasi oleh
Pemerintahan Presiden Soekarno. Rezim Orde Baru menyimpan
agenda land reform dan mengganti kebijakan pembangunan yang
berbasis kerakyatan dengan pembangunan yang berbasis kepada
modal. Kebijakan awal dari Orde Baru adalah mengundang modal
swasta untuk meningkatkan aktivitas perekonomian mengatasi
krisis yang disisakan oleh rezim sebelumnya. Modal asing dijadikan
sebagai juru selamat guna memperbaiki sistem perekonomian
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus dari segala aktivitas
perekonomian. Meskipun demikian, sejak pertengahan dekade 1970-

142 Konstitusionalisme Agraria