Page 179 - Konstitusionalisme Agraria

alam itu diarahkan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
perubahan tersebut. Apakah mengarah kepada liberalisasi dan
kembali membuka pintu lebar kepada modal asing atau kepada
sosialisme yang lebih memperluas partisipasi rakyat sebagai
aktor dalam pembangunan ekonomi. Pada titik itulah nampak
bagaimana amandemen konstitusi dipergunakan oleh dua kelompok
ekonom dalam mengartikulasikan tentang bagaimana semestinya
perekonomian nasional diatur di dalam konstitusi.
Sedangkan pada
tataran global kedua
or i entasi t er sebu t
ditempuh oleh negara-
negara. Beberapa negara
yang mengambil jalur
liberalisasi seperti Uni
Soviet dan beberapa
negara Eropa Timur
lainnya. Pada aras yang
berbeda, negara-negara di Amerika Latin seperi Brazil, Venezuela
dan Bolivia mengambil jalur sosialisme menghadapi transisi.
Indonesia nampaknya tidak menempuh jalur yang kedua, melainkan
menempuh jalur yang pertama dengan mengundang IMF untuk
membantu pemerintah menghadapi krisis pada tahun 1997.
Sebuah foto tentang penandatanganan kerjasama Letter of Intent
(LoI) antara IMF dengan Pemerintah Indonesia menggambarkan
ketertundukan Pemerintah Indonesia dimana Presiden Soeharto
sedang memberikan tanda tangan dihadapan Michel Camdessus,
Direktur Manajer IMF yang sedang berpangku tangan.
Untuk memahami reformasi hukum di bidang agraria dan
pengelolaan sumber daya alam pada masa reformasi yang pada saat
bersamaan sedang berkembangnya neoliberalisme akan dibahas
beberapa hal pokok antara lain tentang kebijakan-kebijakan
dasar serta program-program pemerintah yang dihadirkan
untuk memulihkan perekonomian Indonesia sekaligus semakin
mengintegrasikannya dengan sistem perekonomian kapitalis dunia.

148 Konstitusionalisme Agraria