Page 180 - Konstitusionalisme Agraria

Ketetapan MPR Reformasi dan Pembaruan Agraria
Setelah Soeharto berhenti sebagai presiden karena sejumlah
pengaruh terutama desakan dari gerakan mahasiswa, B.J. Habibie
naik sebagai pengganti. Reformasi dilakukan dengan presiden yang
baru. MPR mengawal reformasi dengan mengeluarkan TAP MPR
No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan
dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
sebagai Haluan Negara. Di bidang ekonomi pada ketetapan tersebut
diakui bahwa keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama
tiga puluh dua tahun Orde Baru telah mengalami kemerosotan yang
memprihatinkan, karena terjadinya krisis moneter pertengahan
tahun 1997, dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas.
Landasan ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya
menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan
makro dan mikro ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena
penyelenggaraan perekonomian nasional kurang mengacu kepada
amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak
yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan
elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang berdampak
timbulnya kesenjangan sosial.
Selanjutnya dalam TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi disebutkan bagaimana
orientasi politik ekonomi pada masa reformasi. Pasal 2 TAP MPR
tersebut menyatakan: Politik ekonomi nasional diarahkan untuk
menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha
menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya
keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku
ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha
besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat
untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efesien nasional
yang berdaya saing tinggi. Pasal berikutnya menyatakan dalam
pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan
terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi
pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai
dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 149