Page 183 - Konstitusionalisme Agraria

pertanahan yang andal; (2) Penegakan hukum pertanahan secara
konsisten; (3) Penataan penguasaan tanah agar sesuai dengan
rasa keadilan; (4) Pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah termasuk pemantapan sistem perizinan
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah
didaerah; dan (5) Pengembangan kapasitas kelembagaan pertanahan
di pusat dan daerah.
Dalam menanggapi dinamika permasalahan agraria pada masa
reformasi, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Keppres No. 48 Tahun
1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Perundangan dalam
Rangka Pelaksanaan Land Reform. Keppres tersebut memberikan
mandat kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Negara Agraria
untuk memimpin tim tersebut. Kemudian Prof. Maria S.W.
Sumardjono, guru besar hukum agraria di Universitas Gadjah Mada,
ditunjuk untuk menjadi ketua tim pelaksana untuk melakukan
beberapa hal antara lain; (a) Sebuah kajian mengenai hukum dan
perundang-undangan terkait land reform; (b) Kajian penerapan
kebijakan dan perundang-undangan terkait land reform; dan (c)
Menyusun dan memformulasikan kebijakan dan peraturan yang
diperlukan untuk menerapkan land reform (Rachman, 2012:85-6)

Terlihat bahwa agenda pembangunan di bidang agraria dalam
program pembanguan nasional (Propenas 2000-2004) belum
menyentuh ranah pembangunan di bidang hukum agraria, sehingga
tepat kiranya kehadiran TAP MPR No.IX/MPR/2001 sebagai awal
pembaruan hukum di bidang agraria. Setelah melalui tahapan yang
panjang, berliku dan beragam ditetapkanlah suatu ketetapan MPR
mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Dorongan pertama untuk terbitnya TAP MPR tentang
pembaruan agraria telah disuarakan oleh KPA pada tahun 1999
dengan judul: Usulan Ketetapan MPR RI tentang Pelaksanaan
Pembaruan Agraria (Reforma Agraria). Gagasan membentuk TAP
MPR sebagai payung hukum untuk pelaksanaan pembaruan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam mengemuka dalam Roundtable
Discussion di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 16
November 2000. Kemudian dalam putaran diskusi di Fakultas

152 Konstitusionalisme Agraria