Page 186 - Konstitusionalisme Agraria

pihak pemerintah maupun DPR. Hal ini dapat dilihat dari tidak
terwujudnya satu undang-undangpun sebagaimana diamanatkan
dalam TAP MPR tersebut. Politik hukum pemerintahan pasca
lahirnya TAP MPR pada tahun 2001 itu belum memberi dukungan
yang nyata terhadap ide pembaruan hukum agraria yang integratif.
Di kalangan aktivis agraria berkembang debat yang berpusat
pada pertanyaan, apakah ketetapan MPR tersebut bermanfaat
atau berbahaya bagi kemajuan gerakan sosial pedesaan (Rachman,
2012:95). Para pemimpin KPA memandang bahwa TAP MPR
dapat digunakan sebagai alat mendorong pemerintah untuk
memprogramkan land reform. Sementara itu, para aktivis yang
berada di dalam dan seputar Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI) memandang keputusan tersebut sebagai keputusan yang
berbahaya, pintu masuk potensial untuk agenda neoliberal dan
imperialis melalui “Prinsip-prinsip baru pengelolaan sumber daya
alam,” dengan implikasi berpotensi membatalkan UUPA yang saat
itu merupakan satu-satunya dasar untuk menjalankan land reform.
Pada pihak lain, aktivis dan pakar lingkungan yang mengusung
“Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan” memanfaatkan TAP
MPR tersebut untuk menggalang kekuatan secara intensif bersama
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempersiapkan RUU
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang disulkan menjadi “Payung
hukum” bagi semua perundang-undangan yang mengatur sumber
daya alam, termasuk UUPA 1960 (Rachman, 2012:96-7). Namun
upaya itu kandas ketika Departemen Kehutanan dan Departemen
Pertambangan dan Energi enggan terlibat dan akhirnya memblokir
inisiatif tersebut.

Intervensi Lembaga Internasional dalam Pembaruan Hukum

Perubahan rezim-rezim politik dari rezim otoritarian ke demokrasi
tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dunia
menjelang pergantian abad 20 ke abad 21. Gelombang perubahan
yang terjadi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dimanfaatkan

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 155