Page 188 - Konstitusionalisme Agraria

sebesar $625,000. ADB menanggung $500,000 dan selebihnya oleh
pemerintah sebesar $125,000.
Hal senada juga terjadi dalam proyek Good Governance yang
menjadikan indikator-indikator neoliberal sebagai tolak ukur
performance baik dari pemerintahan. Sehingga Good Governance pun
kemudian dimaknai sebagai Good Government for Neoliberal Performance
yang terlihat juga dalam kebijakan perburuhan (Wiratraman, 2006).
Lembaga keuangan internasional memainkan peranan
penting untuk “menyuntikan” nilai-nilai liberalisasi ekonomi
dalam pembaruan hukum yang tengah berlangsung di Indonesia.
Tujuannya adalah untuk mendorong lahirnya kebijakan komersialisasi
dan privatisasi atau swastanisasi. Privatisasi adalah tindakan atau
proses untuk memindahkan urusan perdagangan atau industri dari
kepemilikan atau kontrol pemerintah menjadi kontol atau milik
perusahaan pribadi. Dengan kata lain, memangkas intervensi negara
31
dalam ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan
memberikan pintu terbuka kepada investasi. Semangat ini berakar
dari apa yang dikenal dengan Washington Consensus yang menyatakan
bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan
bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat.
Tak dapat dipungkiri, kesepakatan inilah yang kemudian menjadi
pencetus bagi kelangsungan mekanisme pasar (Yudho dkk, 2005:24).
Washington Consensus dikenal juga sebagai nilai-nilai
dasar dari neoliberalisme ekonomi yang bertujuan mengekslarasi
perkembangan perekonomian yang menguntungkan perusahaan
besar lintas negara. Melalui lembaga-lembaga asing yang menjadi
mesin globalisasi itu, negara-negara maju semakin memperkokoh
hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber daya
di dunia. Hal ini sejalan dengan teori ketergantungan ekonomi.
Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan
dunia. Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat
menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang.

31 Dalam Black’ Law Dictionary disebutkan Privatization is The act or process of
converting a business or industry from govermental ownership or control to private enterprise.
(Black’s Law Dictionary, 2004: 1234).

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 157