Page 184 - Konstitusionalisme Agraria

Hukum UGM pada 16 April 2001 menyepakati beberapa hal antara
lain: (1) Pembentukan Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA)
yang anggotanya terdiri dari kalangan akademisi dan ornop yang
peduli dengan masalah-masalah keagrariaan; dan (2) Pembahasan
tentang prinsip-prinsip pembaruan agraria (Sumardjono, 2009:91).
Akhirnya TAP MPR tersebut disahkan pada tanggal 9 November 2001.
Noer Fauzi Rachman menyebutkan bahwa Prof. Maria S.W
Sumardjono merupakan faktor kunci yang membuat ide untuk
pembentukan ketetapan MPR mengalir menjadi kebijakan resmi
pada tahun 2001 karena posisinya sebagai staf ahli MPR untuk
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki suara
mayoritas hasil pemilu pada masa itu (Rachman, 2012:92).
Kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh MPR dengan
judul TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam inilah kemudian menjadi
tonggak awal adanya pembaruan hukum agraria sebagai bagian dari
pembaruan agraria secara keseluruhan. Beberapa catatan penting
dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 terkait dengan pembangunan
hukum agraria nasional yakni:

a. Adanya fakta yuridis bahwa peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan
sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan.
b. TAP MPR No.IX/MPR/2001 ini ditujukan sebagai landasan
peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam.
c. Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan
berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan
dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum
serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
d. Dalam operasionalisasi pembaruan agraria terutama dalam
kaitannya dengan perundang-undangan, terdapat prinsip-
prinsip yang harus dijadikan dasar yakni:

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 153