Page 187 - Konstitusionalisme Agraria

oleh berbagai pihak untuk menancapkan ideologi dan kepentingan-
kepentingannya. Kelompok pro-kapitalis baik yang tergabung dalam
berbagai Trans National Corporation (TNC) dan Multi National
Corporation (MNC) yang kebijakannya didukung oleh lembaga
keuangan internasional seperti International Monetery Fund (IMF)
dan World Bank (Bank Dunia) memanfaatkan setiap momentum dari
pergeseran rezim politik pada negara transisional tersebut, baik yang
mengalami transisi dari komunis ke liberal seperti Rusia maupun
transisi dari otoriter ke demokrasi seperti Indonesia.
Intervensi dari kelompok neoliberal tersebut secara menarik
dipaparkan oleh Bivitri Susanti (2002). Ketika krisis melanda
Indonesia, pemerintah membutuhkan sokongan dana dari lembaga
keuangan internasional. IMF segera datang menyiapkan program-
program reformasinya dengan menyiapkan Letter of Intent and
Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI) yang
ditandatangani pada 31 Oktober 1997. Dari 31 Oktober tersebut
sampai 11 Juni 2002 pemerintah telah menandatangani 19 LoI dengan
IMF (Susanti, 2002:46). Melalui serangkaian LoI tersebut IMF
mensyaratkan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi
pada sektor perdagangan dan investasi, melakukan deregulasi dan
privatisasi termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
Upaya mendorong liberalisasi di Indonesia juga dimainkan
oleh lembaga-lembaga donor dari negara maju. USAID misalkan,
sebagaimana dituliskan oleh Bivitri, memainkan peranan penting
lewat program Economic Law and Improved Procurement System
(ELIPS) (Susanti, 2002:56). Program yang dikembangkan ini secara
langsung berkaitan dengan beberapa paket kebijakan ekonomi,
misalkan menyiapkan draft untuk UU Perseroan Terbatas,
Penanaman Modal, Arbitrasi, Kepailitian, Keamanan Transaksi dan
lain sebagainya. Asian Development Bank (ADB) juga memainkan
peran dalam asistensi hukum untuk mendorong lahirnya kebijakan
pertanahan. Pada tahun 2007 ADB menyelenggarakan program
Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land Project
untuk mengasistensi Badan Pertanahan Nasional mempersiapkan
UU Pertanahan (ADB, 2007). Kegiatan ini membutuhkan dana

156 Konstitusionalisme Agraria