Page 185 - Konstitusionalisme Agraria

1) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Prinsip penghormatan kepada hak asas manusia;
3) Prinsip penghormatan supremasi hukum dan
pengakomodasian prularisme hukum dalam unifikasi
hukum;
4) Prinsip kesejahteraan rakyat;
5) Prinsip keadilan;
6) Prinsip keberlanjutan;
7) Prinsip pelaksanaan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi
ekologis;
8) Prinsip keterpaduan dan koordinasi antarsektor;
9) Prinsip pengakuan dan penghormatan hak masyarakat
hukum adat dan keragaman budaya bangsa;
10) Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban negara,
pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan
desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
11) Prinsip desentralisasi.

e. Bahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip diatas,
salah satu arah kebijakan utama yang harus dilakukan dalam
pembaruan agraria adalah melakukan pengkajian ulang
terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang
berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan
antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan
yang didasarkan pada prinsip-prinsip diatas.
f. MPR menugaskan DPR RI bersama Presiden RI untuk segera
mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam dengan menjadikan Ketetapan
ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan
semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang
tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut,
diubah, dan/atau diganti.

Namun disayangkan amanat pembaruan hukum sebagaimana
diamanatkan dalam TAP MPR tersebut tidak mendapat respon dari

154 Konstitusionalisme Agraria