Page 268 - Konstitusionalisme Agraria

berdaya saing; (2) Asas berkelanjutan adalah asas yang secara
terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui
penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan
dalam segala aspek kehidupan, baik masa kini maupun masa yang
akan datang; (3) Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman
modal yang memperhatikan dan mengutamakan perlindungan
dan pemeliharaan lingkungan hidup; (4) Asas kemandirian adalah
asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan
tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi; (5) Asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga
keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional.

10. PUU Perseroan Terbatas: Tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL) perusahaan di bidang sumber daya alam
Para pemohon dalam pengujian UU Perseroan Terbatas
(No. 40 Tahun 2007), khususnya berkaitan dengan kewajiban
tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)
antara lain: Muhammad Suleiman Hidayat, Ketua Umum Pengurus
Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Erwin Aksa, Ketua Umum
Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(BPP HIPMI), Fahrina Fahmi Idris, Ketua Umum Ikatan Wanita
Pengusaha Indonesia (IWAPI), PT. Lili Panma diwakili oleh Hariyadi
B Sukamdani, PT. Apac Centra Centertex, Tbk diwakili oleh Benny
Soetrisno, dan PT. Kreasi Tiga Pilar diwakili oleh Febry Latief.
Permohonan dengan regitrasi perkara No. Perkara No. 53/PUU-
VI/2008 itu mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya
yang menyatakan kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas
pembiayaan perseroan. Pasal 74 ayat (3) UU 40/2007 mengatur sanksi

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 237