Page 265 - Konstitusionalisme Agraria

asal negaranya, berkesesuaian dengan asas National Treatment
48
Clause dan Most favoured Nation yang telah lebih dahulu telah dimuat
dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan kemudian
dalam Agreement Establishing The World Trade Organization, yang
telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994,
sebagai satu asas dalam perdagangan dunia. Dalam OECD Council
Decision, sebagai satu Declaration on International Investment and
Multinational Investment and Multinational Enterprises, dimuat apa
yang disebut sebagai National Treatment Clause, yang dirumuskan
sebagai komitmen negara anggota untuk memperlakukan semua
kegiatan usaha yang berlangsung di wilayahnya, baik nasional
maupun yang dikuasai oleh orang asing, dengan tidak berbeda dengan
usaha domestik dalam situasi yang sama.
Sesuai dengan semangat untuk mengintegrasikan perekonomin
Indonesia dengan perekonomian global, UU Penanaman Modal
juga mengatur hampir semua jenis usaha dapat terbuka bagi modal
asing kecuali yang dinyatakan tertutup oleh undang-undang.
Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
yang lebih mendasar bukanlah persoalan tertutup atau terbuka
bagi modal asing, melainkan pada persoalan yang jauh lebih
mendasar yaitu apakah negara akan mampu melaksanakan tindakan
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) jika terhadap
suatu bidang usaha dinyatakan terbuka bagi penanaman modal
sehingga tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu tetap terjamin.
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat apabila
terdapat keraguan akan kemampuan negara untuk melaksanakan
keempat unsur yang melekat dalam pengertian “dikuasai oleh
negara” itu yang mengakibatkan terancamnya tujuan sebesar-besar
kemakmuran rakyat, maka adalah tepat jika terhadap bidang-bidang
usaha tersebut dinyatakan sebagai bidang-bidang yang tertutup bagi
penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri. Pada titik ini,

48 Pasal 3 Ayat (1) UU Penanaman Modal berbunyi, ”Penanaman modal diselenggarakan
berdasarkan asas: a) kepastian hukum, b) keterbukaan, c) akuntabilitas dan d) perlakuan
yang sama dan tidak membedakan asal negara.”

234 Konstitusionalisme Agraria