Page 269 - Konstitusionalisme Agraria

bagi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL).
Para Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut akan
menambah biaya produksi dan potensial mengurangi daya saing
perusahaan, sehingga para Pemohon tidak dapat menjalankan
perusahaan secara optimal. Menurut Pemohon, rumusan Corporate
Sosial Responsibility (CSR) dalam UU 40/2007 bertentangan dengan
prinsip dasar CSR yang bersifat etis, moral dan voluntair. Rumusan
CSR dalam UU 40/2007 mengakibatkan Pemohon rugi karena adanya
pemungutan ganda, yaitu pajak dan dana TJSL. Pengaturan CSR/
TJSL pada UU 40/2007 juga bertendensi diskriminatif karena hanya
mewajibkan CSR kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha
yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban CSR/TJSL juga
tidak dikenakan kepada Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang.
Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu, 15 April 2009,
Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima sebagian permohonan
karena legal standing, menolak permohonan pengujian formil dan
juga menolak secara keseluruhan pengujian materil yang diajukan
oleh pemohon.

Perbedaan CSR dengan TJSL

Pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa konsep TJSL sebagaimana dimaksud Pasal 74 UU
40/2007 berbeda dengan konsep CSR sebagaimana dipahami dan
dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha. Perbedaan mendasar TJSL
dengan CSR adalah menyangkut tiga hal, yaitu hukum, pembiayaan,
dan sanksi. Secara hukum TJSL hanya diwajibkan kepada perseroan
yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam
dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan CSR
diwajibkan kepada semua perseroan. Pembiayaan TJSL dibebankan
pada biaya operasional perseroan yang besarnya ditentukan berdasar
kepatutan dan kewajaran, sedangkan pembiayaan CSR diambil dari
laba bersih perseroan. Pelanggaran TJSL dikenakan sanksi sesuai

238 Konstitusionalisme Agraria