Page 274 - Konstitusionalisme Agraria

12. PUU Ketenagalistrikan II: Mempertanyakan kembali
sistem Unbundling
Pemohon dalam Perkara No. 149/PUU-VIII/2009 mengenai
pengujian UU Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009) adalah Ir.
Ahmad Daryoko dan Sumadi. Pengujian ini merupakan pengujian
terhadap UU Ketenagalistrikan yang baru setelah sebelumnya
Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan. Berbeda dengan putusannya terdahulu, kali ini
Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemohon,
melainkan menolak permohonan pemohon karena sejumlah alasan
yang akan disampaikan di bawah ini.
Sebelum menyampaikan pendapatnya terhadap pengujian
UU Ketenagalistrikan yang baru yang dibacakan pada tanggal 30
Desember 2010 tersebut, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu
mengutip putusan Pengujian UU Ketenagalistrikan yang lama.
Mahkamah Konstitusi menyimpulkan ada empat hal mendasar dalam
putusan Pengujian UU Ketenagalistrikan sebelumnya menyangkut
penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting dan
menguasai hajat hidup orang banyak serta persoalan pemisahan
usaha ketenagalistrikan (unbundling). Empat hal mendasar yang
dimaksud adalah:

1) Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif,
namun tetap menentukan proses pengambilan keputusan atas
penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan;
2) Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang privatisasi, sepanjang
privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara;
3) Pasal 33 UUD 1945 juga tidak melarang kompetisi di antara
para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan
penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk
mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola
(beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang
mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar
besarnya kemakmuran rakyat;

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 243