Page 277 - Konstitusionalisme Agraria

prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...”. Para pemohon
mengajukan permohonan sebab mereka telah mendapatkan izin-izin
sebelumnya dari pemerintah daerah, bukan dari menteri. Mahkamah
konstitusi dalam putusannya yang dibacakan pada pada hari Rabu,
9 Maret 2011 itu menolak permohonan dari para pemohon.

Ketentuan peralihan dalam perundang-undangan
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya
menyampaikan bahwa ketentuan peralihan dalam UU Minerba sudah
tepat. Bahkan dalam kasus yang diajukan oleh pemohon, jika tidak
ada ketentuan peralihan justru merugikan para pemohon, karena
terhadap para pemohon diberlakukan lelang, padahal para pemohon
telah mengajukan permohonan KK/PKP2B sebelum UU Minerba
dibentuk. Lagi pula, permohonan KK/PKP2B yang diajukan oleh para
Pemohon telah direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan
surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.
Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.
Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan
bahwa “Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap
peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat
peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan
perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak
menimbulkan permasalahan hukum.” Selain itu, ketentuan peralihan
lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah
diperoleh sebelumnya (acquired rights atau verkregenrechten) tetap
diakui. Di samping itu, ketentuan peralihan (transitional provision)
diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid)
bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum
(rechtsvacuum).
Fungsi ketentuan peralihan suatu peraturan perundang-
undangan dimaksudkan agar dapat menyelesaikan permasalahan
hukum yang akan timbul. Dalam teknik perumusannya ketentuan
peralihan dapat menetapkan ketentuan sebagai berikut:

246 Konstitusionalisme Agraria