Page 280 - Konstitusionalisme Agraria

dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.” Sehingga Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa
“badan usaha” yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (3) UU 30 Tahun
2007 meliputi BUMN, BUMD, koperasi, dan badan usaha swasta.

15. PUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil: HP3, hak masyarakat hukum adat dan tolak ukur
penguasaan negara

Para pemohon dalam perkara No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai
pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri dari Koalisi Rakyat untuk
Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesian Human Rights Committee
for Social Justice (IHCS), Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan
Peradaban Maritim (PK2PM), Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa
(YBDS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Petani
Indonesia, berserta dengan 27 nelayan.
Pada intinya ada dua masalah konstitusional yang diuji
dalam perkara itu, yaitu: (1) Apakah pemberian HP-3 bertentangan
prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, jaminan konstitusi terhadap hak
hidup dan mempertahankan kehidupan bagi masyarakat pesisir,
prinsip non-diskrimansi serta prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana didalilkan para Pemohon; dan (2) Apakah penyusunan
RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RAPWP-3-K yang tidak
mendudukkan masyarakat sebagai peserta musyawarah melanggar
hak-hak konstitusional para Pemohon sehingga bertentangan
dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
pemohon pada sidang pembacaan putusan pada tanggal 16 Juni 2011.

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 249