Page 285 - Konstitusionalisme Agraria

terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun demikian, perkara
ini sangat cocok dibahas sebagai salah satu narasi tentang bagaimana
warga negara menjadikan jalur konstitusional untuk melindungi
haknya dalam menghadapi konflik di bidang perkebunan. Perkara
ini duji terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat
(1), Pasal 28D ayat (1),dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mahkamah
Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang
putusannya dibacakan pada hari Senin, 19 September 2011.

Pasal karet kriminalisasi petani

Di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi
menyampaikan bahwa unsur dilarang melakukan tindakan yang
berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya d dalam UU
Perkebunan merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Berbagai
hal di dalam ketentuan itu tidak bisa terukur jelas, misalkan siapa
melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/
aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat
pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau
kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam
pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan
sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah
hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? Demikian
pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Frasa ”dan/atau tindakan
lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”
dalam Pasal 21 UU Perkebunan mengandung ketidakpastian
hukum. Apakah yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang
mengakibatkan terganggunya perkebunan? Jika disebut tindakan
lainnya tentunya sangatlah luas dan tidak terbatas, misalnya
dapatkah seseorang dipidana karena terlambat mengucurkan kredit
bank yang telah disepakati antara pemilik kebun dengan pihak bank,
sehingga kebun rusak karena tidak adanya uang untuk membeli
obat pembasmi hama tanaman? Dapatkah seorang pemilik kebun
dipidana karena menelantarkan kebunnya sendiri? Atau justru

254 Konstitusionalisme Agraria