Page 282 - Konstitusionalisme Agraria

masyarakat adat dan nelayan tradisional yang menggantungkan
hidupnya secara turun temurun dari sumber daya yang ada pada
perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, karena keterbatasan mereka
untuk memperoleh HP-3 dibanding pengusaha swasta yang memiliki
segala-galanya. Ditambah lagi dengan tidak adanya perlakuan
khusus bagi masyarakat adat serta masyarakat tradisional untuk
memperoleh HP-3 sehingga terancam kehilangan sumber daya yang
menjadi sumber kehidupannya.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa HP3 bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi penguasaan
negara atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahkamah
Konstitusi mempersoalkan jenis hubungan hukum yang diwujudkan
dalam bentuk hak untuk dapat diperoleh oleh badan usaha,
perseorangan maupun masyarakat hukum adat. Semestinya,
menurut Mahkamah Konstitusi, hubungan hukum yang dipakai
adalah pemberian izin, bukan pemberian hak.

b. Perlindungan terhadap hak masyarakat adat
Tujuan penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 adalah untuk sebesar-besar kemakmuran. Oleh karena itu,
sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama
bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau
pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga
memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun
hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak
masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki
oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses
untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain.
Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemberian HP-3
juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional
dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, karena menurut konsepsi undang-undang tersebut,

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 251