Page 279 - Konstitusionalisme Agraria

kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah yang saling
terkait. Tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Provinsi Jambi sebagai daerah
atasan merasa Iebih berwenang mendapatkan prioritas energi dari
Kabupaten Tanjung Jabung Barat di mana sumber energi tersebut
berada. Oleh karena itu, menurut pemohon, upaya pemerintah
daerah kabupaten untuk mempergunakan sumber-sumber energi
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi terhalang.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ”daerah” dalam Pasal
20 ayat (3) UU 30 Tahun 2007 adalah daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota. Kata “daerah” dalam pasal tersebut merupakan
ketentuan yang bersifat umum yang menunjuk kepada pengertian
kedua daerah tersebut. Dengan demikian, rumusan pasal tersebut
sudah jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum
sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
Kemudian pemohon juga mendalilkan Pasal 23 ayat (3) UU
30 Tahun 2007 yang menyatakan, “Pengusahaan jasa energi hanya
dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan,” bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kata “badan usaha”
dalam pasal tersebut quo mengandung rumusan yang mengambang,
sehingga kata “badan usaha” dapat diinterpretasikan BUMN, BUMD
provinsi atau BUMD kabupaten/kota ataupun badan usaha dalam
bentuk lainnya. Ketidakjelasan demikian telah menimbulkan
ketidakpastian hukum dan berpotensi menutup peluang pemerintah
kabupaten/kota mengusahakan jasa energi untuk kepentingan dan
kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Menurut Pemohon, kata “badan usaha” dalam pasal tersebut
harus dimaknai “BUMD kabupaten/kota.”
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa pengertian badan usaha telah dengan tegas
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 UU 30 Tahun 2007 yang
menyatakan, “Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus,

248 Konstitusionalisme Agraria